Hukum muawa’adah (saling janji) dalam transaksi Shraf

 

 

Muwa’adah adalah janji kedua belah pihak (saling berjanji) untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.

Muwa’adah dalam akad shraf berarti janji kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli valas pasa masa yang akan datang.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa muwaadah itu dibolehkan jika status janjinya tidak mengikat. Miisalnya muwa’adah dalam akad sharf, maka kedua belah pihak tidak wajib menjual atau membeli valas karena sifatnya tidak mengikat. Alasan  pendapat ini dalah jika muwa’adah mengikat, maka substansi muwa’adah sama seperti akad. Jika substansinya sama dengan akad, maka muwa’adah untuk jual beli valuta asing menjadi tidak boleh karena saat muwa’adah telah menjadi transaksi jual beli dengan penyerahan tidak tunai dan itu tidak dibollehkan karena termasuk riba all-yad

Dikecualikan dalam kondisi darurat, seperti tutuntutan peraturan pemerintah, maka boleh memberlakukan muwa’adah internasional OKI No. 157 tentang muwa’adah fi al-‘uqud sebagai berikut :

  1. Pada dasarnya, muwa’adah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu mengikat menurut aspek kepribadian.
  2. Jika muwa’adah yang dilakukan oleh kedua belah uhak akad itu sebagai tujuan sebagai tahayul untuk melakukan praktik riba seperti kesepakatan bertransaksi inah, wua’adah untuk transaksi ba’i wasalaf, maka transaksi itu dilarang oleh islam.
  3. Dalam kondisi dimana jual beli tidak bisa dilakukan karena objek jual beli belum dimiliki oleh penjual. Dan disisi lain ada hajat masih untuk mengikat pihak-pihak agar melakukan akad pada masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan atu ketentuan lainnya, atau tradisi perdagangan internasional.
  4. Muwa’adah yang mengikat dalam kondisi tersebut dalam poin 3 itu tidak seperti hukum ba’i al-mudhof ila al-mustaqbalal (jual beli untuk masa datang).
  5. Jika salah satu pihak melanggar janji pada kasus poin ketiga diatas maka hukum pengadilan dapat memaksanya untuk menyempurnakan kontrak atau menanggung kerugian yang dalami pihak lain dengan sebabpelanggaran janji tersebut.

 

Study kasus :

Dalam kegiatan menunaikan haji maka ada sebuah transaksi dimana kedua belah pihak saling menyepakati untuk biaya pengeluaran haji yaitu 25.000.000,. karena kurs setiap tahun akan selalu berganti. Oleh karena itu, untuk menghindari kenaikan uang Rp 25.000.000 dalam pembiayaan haji maka ada sebuah perjanjian menyepakati transaksi tersebut.

Leave a Reply

%d bloggers like this: