Gadai secara syariah, masa iya ?

Contohnya :

Pihak A menggadaikan kendaraan sepeda motor kepada pihak B seharga Rp.7.000.000,00 disertai sertifikat sepeda motor tersebut dengan akad Ijarah serta kesepakatan murtahin berhak mendapatkan ujrah atas biaya penyimpanan marhun. Selama masa gadai, setiap bulannya sepeda motor tersebut memerlukan perawatan seperti ganti oli, ban, dsb. Perawatan sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000,00/bulan yang tertulis di buku nota. 5 bulan kemudian pihak A menebus kembali sepeda motor kepada pihak B. Jadi, pihak A harus membayar seharga dengan uang yang pertama diterima yaitu Rp.7.000.000,00 dan biaya perawatan sepeda motor Rp.2.500.000,00/5bulan, dengan total Rp.9.500.000,00 yang harus dibayarkan kepada pihak B.

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad sewa-menyewa (Ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari ujrah.

Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman uang (akad qardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari mu’nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujrah dalam akad Ijarah.

Dalam Fatwa DSN_MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang Rahn Tasjily, dijelaskan bahwa murtahin berhak mendapatkan ujrah atas biaya penyimpanan marhun sebagaimana dalam fatwa berikut.

Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah.

Dasar Hukum nya adalah Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma.

  1. Al-Qur’an
    (Qs. At-Thalaq : 6) (Qs. Al-Qashash : 26-27)
  2. As-Sunnah
    artinya : “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)
  3. Ijma’
    Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Maqashidnya adalah :

Mekanisme pelaksanaan gadai syariah sangatlah penting dan tidak menyulitkan pihak yang akan menggadaikan kendaraannya. Akad yang digunakan juga harus berlandaskan syariah sehingga tidak terjadi unsur hilah ribawiyah. Jika menerapkan rahn dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana.

Leave a Reply

%d bloggers like this: