seberapa penting uu zakat?

 

Dalam konteks UU zakat di Indonesia ini, ada alasan bagi pemerintah dan  DPR untuk mengajukan UU zakat, yaitu; zakat apabila dikelola dengan baik, terdapat potensi dan sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan, mewujudkan kesejahtraan dan keadilan sosial. Selama ini pengelolaan zakat di Indonesia, baik yang dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan ataupun badan amil zakat belum maksimal dan terkesan kurang professionalperekonomian suatu wilayah akan dapat teratasi secara sinergis dengan beberapa program pemerintah yang sejalan.  Tentunya, implementasi pengembangan ekonomi zakat membutuhkan keterlibatan pemerintah,  muzakki dan  mustahik. Semua pihak harus peduli dan bekerja keras dalam mewujudkannya. Jika tidak, berarti sama saja dengan membiarkan ketidakadilan ekonomi terjadi.

Pengelolaan secara profesional dapat meningkatkan kesadaran muzakki dalam penunaian zakat. Karena masih ada umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah zakatnya, bukan karena persoalan kemampuan, akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran berzakat. Penunaian zakat akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan di tengah masyarakat. Untuk ini, pemerintah, BAZ atau LAZ harus memiliki database mengenai muzakki dan mustahik di wilayah kedudukannya. Dengan pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang  growth with equity, peningkatan produktivitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Maka dari itu, sangat tepat jika M. A. Mannan dalam Islamic Economics: Theory and Practice, menyebut zakat sebagai aktifitas ekonomik religius, sesuai dengan prinsip-prinsip berikut; 1) Prinsip kepercayaan keagamaan  (faith),  bahwa orang yang membayar zakat menyakini pembayarannya itu merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Sehingga apabila ia belum melunasi zakat maka akan merasakan ibadahnya belum sempurna. 2) Prinsip pemerataan  (equity)  dan keadilan yang menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. 3) Prinsip produktifitas dan kematangan, yang menekan bahwa zakat harus dibayar sesuai dengan hasil produksi setelah lewat waktu satu tahun, ukuran normal diperolehnya suatu penghasilan. 4) Prinsip nalar (reason) dan kebebasan (freedom), menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar olehorang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayarkannya demi kepentingan bersama. Karenanya, zakat tidak disahkan dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang sakit jiwa. 5) Prinsip etika dan kewajaran, yang menyatakan bahwa zakat tidak bisa ditarik secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh penarikan tersebutAkhirnya, implementasi sistem zakat akan dapat mengurangi kemiskinan dan sebagai  alternative penanggulan pengangguran yang menjadi penyakit dalam pembangunan

Leave a Reply

%d bloggers like this: