Hukum Ganti rugi dalam transaksi keuangan syariah

 

TA’WIDH (GANTI RUGI)

Seorang investor A menginvestasikan uangnya kepada tukang es lilin B untuk modal membuat es lilin, kemuadian mereka membuat perjanjian dengan akad Mudharabah (bagi hasil).  Ketika diperjalanan menjual es lilin tiba-tiba si tukang es lilin B itu sengaja mencairkan es lilinnya agar dia tidak harus memberikan keuntungan yang dia punya kepada investor A.  Dalam kasus ini, investor A sebagai pemilik modal berhak meminta ganti rugi atas kesengajaan atau kelalaian tukang es lilin B sehingga menimbulkan kerugiaan riil. Langkah selanjutnya adalah tukang es lilin B harus membayar Ta’widh atau Ganti Rugi kepada investor A yang besar ganti ruginya sesuai dengan nilai kerugiaan riil yang dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugiaan yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.

Dalam kasus ini, hukum ta’widh disini adalah boleh sesuai dengan fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIIII/2004 dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Ta’widh (ganti rugi) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
  2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
  3. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
  4. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real Loss) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukankerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
  5. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna, murabahah dan ijarah.
  6. Dalam akad Mudharabah ata Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tapi tidak dibayarkan.
  7. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
  8. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
  9. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
  10. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Dari aspek Maqashid syariah, adanya kezhaliman diantara salah satu pihak yang dapat menimbulkan saling ketidakpercayaan yang nantinya akan berakhir ketidakinginan, serta atas kesengajaan tersebut barang tersebut hilang nilai kemanfaatannya. Dan karena sebab itulah pihak yang seharunya memberikan keuntungannya tersebut mampu membayar, tetapi menunda-nunda kewajibannya membayar utangnya karena menyebabkan pihak pemilik modal itu dirugikan dengan penundaan tersebut, olehkarena itu perbuatan ini dilarang.

Leave a Reply

%d bloggers like this: